PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENERAPAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS SYARIAH

  • MARABONA MUNTHE STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Abstract

Wacana untuk menerapkan ekonomi kerakyatan telah muncul sejak tahun 1998 sebagai realisasi demokrasi ekonomi. Ekonomi kerakyatan dijadikan sebagai ketetapan MPR No. XVI/1998 tentang Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Isi TAP MPR itu menyatakan bahwa ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan  yang saling menguntungkan  agar pelaku ekonomi saling memperkuat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Namun sampai saat ini wacana belum terealisasi, dikarenakan oleh berbagai macam faktor.


Pada tulisan ilmiah ini, penulis akan menguraikan berbagai hal yang terkait dengan konseptul, latarbelakang dan urgensi ekonomi kerakyatan tersebut untuk diterapkan terutama di negara Indonesia yang berbasis pada ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menunjukkan keberpihakn yang besar terhadap rakyat dan termasuk di dalamnya di bidang ekonomi.

Published
2017-10-16
How to Cite
MUNTHE, MARABONA. PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENERAPAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS SYARIAH. Al-Amwal, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-31, oct. 2017. ISSN 2303-064X. Available at: <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/3>. Date accessed: 18 nov. 2017.